Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

KARAKTERISTIK DAN PRINSIP SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Karateristik dan prinsip dari sistem pemungutan pajak adalah :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta warga negara dan anggota masyarakat atau wajib pajak untuk membiayai keperluan pemerintah dan Pembangunan Nasional.

2. Anggota masyarakat wajib diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assesment).

3. Tanggung Jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur pajak (fiskus) sesuai dengan fungsi berkewajiban melakukan pembinaaan, pelayanan, dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undanganan perpajakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pemungutan pajak, pihak fiskus memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada anggota masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

PENGERTIAN PENGERTIAN

Beberapa pengertian Perpajakan pada UU No. 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah di ubah Dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan:

1.  Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.  Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan    bentuk usaha tetap.

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

6.  Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana          dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

7.  Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu   sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

8.  Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak  menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9.   Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

15.Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

17.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18.Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20.Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

23.Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/         atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

25.Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

27.Pemeriksaan Bukti Permulaan adaiah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

28.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

29.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

30.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai ke!engkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

31.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

32.Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu da!am peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

34.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

36.Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

37.Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oteh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

38.Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang          menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

39.Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

40.Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

41.Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

             

TAHUN PAJAK

Pada umumnya tahun pajak = tahun takwin = tahun kalender.

Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwin dengan syarat harus konsisten selama 12 bulan dan perubahan tahun pajak harus persetujuan Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan dari Wajib Pajak.

Untuk lebih jelas dibuat bagan berikut ini :

1.  Tahun Pajak  Sama Dengan Tahun Takwim

1 Januari 2012                                                            31 Desember 2012

Pembukuan dimulai dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 disebut tahun pajak tahun 2012

2.  Tahun Pajak Tidak  Sama Dengan Tahun Takwim

 

a.

1 Juli 2012                                                                30 Juni 2013

Pembukuan dimulai 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013, karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2012 maka disebut tahun pajak 2012

 

b.

1 April 2012                                                                    31 Maret 2013

Pembukuan dimulai 1 April 2012 sampai dengan 30 Maret 2013 disebut Tahun Pajak 2012. Sebab lebih enam (6) bulan jatuh pada tahun 2012

 

c.

1 Oktober 2012                                                            30 September 2013

Pembukuan dimulai 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013 disebut tahun pajak 2013 sebab lebih enam (6) bulan jatuh tahun 2013

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

a. Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self asessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

c. Setiap Wajib Pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis Pajak.

d. Wajib Pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri bila memerlukan nomor pokok wajib pajak (NPWP), dapat mendaftarkan diri dan akan diberikan NPWP.

e. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu tahun pajak memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP selambat-lambatnya pada akhir tahun.

f. Wajib Pajak Badan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha dimulai.

2. Melaporkan usaha untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) :

a. Setiap pengusaha yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya diberikan NPPKP.

b. Pengusaha usahanya pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha (apabila pada tempat tinggal tersebut ada kegiatan usaha) dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi pengusaha Badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

3. Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan.

a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

b. Wajib Pajak wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan penghitungan Penghasilan neto dan wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

c. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

d. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

e. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

f. Pecatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

g. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun yaitu :

1)    Wajib Pajak orang pribadi, ditempat kegiatan atau tempat tinggal.

2)  Wajib Pajak Badan, ditempat kedudukan.

h. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

i. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

j. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing, Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil, dan kegiatan usaha atau badan lain, setelah mendapat izin Menteri Keuangan dengan ketentuan bahwa Surat Pemberitahuan harus diisi dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.

k. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

4. Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan.

a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, apabila Surat Pemberitahuan Masa tidak disampaikan atau sampaikan tidak sesuai batas waktu, maka dikenakan sanksi adminitrasi berupa denda sebesar Rp 25.000.

Jenis Pajak Yang Menyampaikan Batas Waktu Penyampaian

- PPh Pasal 21 Pemotong PPh Psl 21 Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

-  PPh Pasal 22 Bea Cukai Paling lambat 7 hari setelah penyetoran.

- PPh Pasal 22 Bendaharawan Paling lambat tanggal 14 setelah akhir masa pajak.

- PPh Pasal 23/26 Pemotong PPh psl 23/26 Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

- PPN dan PPn BM Pengusaha Kena Pajak Paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

- PPN dan PPn BM Bea Cukai Paling lambat 7 hari setelah penyetoran.

b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak, apabila Surat Pemberitahuan Tahunan tidak disampaikan atau sampaikan tidak sesuai batas waktu, maka dikenakan sanksi adminitrasi berupa denda sebesar Rp 50.000.

5. Kewajiban Pembayaran Pajak (Penyetoran Pajak).

a. Sarana untuk membayar pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP).

b. Tempat pembayarannya : Kantor Pos dan Giro serta Bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran ( Bank Persepsi).

Jangka waktu pembayaran :

1). Untuk PPh pasal 21 harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2). Untuk PPh pasal 22 harus disetorkan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya (bukan bea cukai).

3). Untuk PPh pasal 22 impor yang dipungut Bea Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 hari setelah pemungutan.

4). Untuk PPh pasal 23/26 harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, setelah bulan saat terutang pajak.

5). Untuk PPh pasal 25 harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

6. Kewajiban Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan.

Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang diperiksa diwajibkan :

a. memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak atau obyek yang terutang pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu

c. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

d. Memberi keterangan yang diperlukan.

Dirjen Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak (WP) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di atas.

7. Kewajiban menunjukkan Surat Kuasa

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak di wakili dalam hal :

a.  Badan oleh pengurus.

b.    Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau dibebani untuk melakukan pemberesan

c.    Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya atau yang mengurusnya harta peninggalannya.

1) Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali pengampunya.

2)    Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Wakil sebgaimana tersebut di atas bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.

HAK-HAK WAJIB PAJAK

1. Hak mengajukan Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu :

a.    surat ketetapan pajak kurang bayar.

b.    surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.

c.    surat ketetapan pajak lebih bayar.

d.    surat ketetapan pajak nihil

e.    Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Hak mengajukan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleg Direktur Jenderal Pajak. Sebelumnya Peradilan Pajak terbentuk, permohonan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) yang putusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

3.         Hak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) kepada Direktur Jenderal Pajak.

4. Hak penundaan pemasukan SPT Tahunan.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) pajak penghasilan. Penundaan pemasukan SPT Tahunan ini dilakukan oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan apabila tidak dapat menyiapkan laporan keuangan atau neraca perusahaan beserta daftar rugi laba dalam jangka waktu yang ditentukan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan neraca dalam laporan keuangan.

5. Hak pembetulan Surat Pemberitahuan.

Wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan

6. Hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak

7. Hak mengajukan permohonan penghapusan sanksi adminitrasi.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi adminitrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak, kepada Dirjen Pajak.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Syarat-syarat untuk Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk memohon NPWP adalah sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Perseorangan Non Usahawan :

 Fotokopi KTP atau SIM atau Kartu Keluarga atau Paspor.

2. Untuk Wajib Pajak Perseorangan Usahawan :

a. Fotokopi KTP atau SIM atau Kartu Keluarga atau Paspor.

b. Fotokopi Surat Izin Usaha atau Keterangan Tempat Usaha.

3. Untuk Wajib Pajak Badan :

a. Fotokopi Akta Pendirian.

b. Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.

c. Fotokopi KTP salah seorang pengurus.

4. Untuk Wajib Pajak sebagai Pemungut (WP Non-Subjek) :

a. Fotokopi Surat Penunjukan sebagai Bendaharawan

b. Fotokopi Tanda Bukti Diri Bendaharawan

Catatan :

Bila pemohon NPWP mempunyai status cabang, maka perlu dilampirkan fotokopi Kartu NPWP dari Kantor Pusatnya; dan Bila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi dengan Surat Kuasa.

Tempat Pendaftaran untuk Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, ada 2 (dua) tempat pelayanan pemberian NPWP, yaitu : Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan Pajak. Ada beberapa macam Kantor Pelayanan Pajak sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh NPWP, yang disesuaikan dengan kondisi jenis Wajib Pajaknya, agar Wajib Pajak tidak salah alamat dalam berurusan dengan masalah kewajiban perpajakannya. Kantor-kantor Pelayanan Pajak dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) adalah tempat pendaftaran bagi seluruh Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (WP PMA) yang tidak Go Public. WP PMA di sini berarti WP yang permodalannya tunduk pada ketentuan UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

2. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) adalah tempat pendaftaran bagi seluruh Wajib Pajak yang telah mendapat ijin emisi saham dari Badan Pengawas Pasar Modal kecuali Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

3. Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND) adalah tempat pendaftaran bagi seluruh Badan Usaha Milik daerah yang berkedudukan di wilayah daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara.

4. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan orang Asing (KPP Badora) adalah tempat pendaftaran bagi seluruh Wajib Pajak Badan dan Orang Asing. Wajib Pajak badan di sini berarti Bentuk Usaha Tetap (BUT).

5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di luar yang telah disebutkan di atas (dahulu biasa disebut dengan istilah KPP Paripurna) adalah tempat pendaftaran bagi seluruh Wajib Pajak selain yang disebutkan di atas, dan Wajib Pajak BUMD yang berkedudukan di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wajib Pajak BUMN, BUMD, PMA, Badora, Perusahaan Masuk Bursa, yang terbatas pada Pajak Penghasilan Pemotongan, Pemungutan, PPN dan PPnBM.

             

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak :

1.  Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak.

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan adminitrasi perpajakan.

3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan , karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP.

4. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor(PIUD), dokumen ekspor(PEB).

5. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan(SPT) masa atau tahunan.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Yang dimaksud dengan penghapusan NPWP adalah suatu tindakan menghapuskan NPWP dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pada dasarnya NPWP berlaku sekali untuk seumur hidup. Namun demikian NPWP dapat saja dihapuskan dari tata usaha kantor pajak apabila telah memenuhi ketentuan, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut (Pasal 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.27/PJ/1995) :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Dengan syarat adanya pemberitahuan tertulis dari ahli waris atau pihak lain, dan dilampiri dengan fotokopi akta atau fotokopi laporan kematian atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwewenang.

2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Syaratnya adalah adanya fotokopi Surat Nikah atau Akta Perkawinan dari Catatan Sipil.

3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi. Dengan syaarat adanya Surat Pernyataan tentang selesainya warisan dibagi dari ahli waris.

4. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan syarat adanya Akta Pembubaran dan Neraca Likudasi.

5. Bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap) yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha tetap. Dengan syarat adanya surat atau dokumen lain yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan sebagai Wajib Pajak.

6. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada huruf a yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak.

SANKSI PERPAJAKAN

Pengenaan sanksi berupa bunga dan kenaikan menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar perundang-undangan perpajakan.

Dalam UU Perpajakan dikenal dua (2) macam sanksi.

1. Sanksi Adminitrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa :

- Bunga.

- Kenaikan.

- Denda.

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan, suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana :

- Pidana Kurungan.

Pidana kurungan hanya diancam kepada pidana yang bersifat pelanggaran ditambah pidana denda.

- Pidana Penjara.

Pidana penjara diancam terhadap kejahatan dibidang perpajakan ditambah denda pidana.

- Denda Pidana.

Dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Secara lebih ringkas dan rinci sanksi perpajakan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 7.

(1)    Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

(2)  Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

a.   Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

b.  Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

c.  Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

d.   Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku; 

f.    Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

g.  Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau 

h.  Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

2. Pasal 8 (2)

Dalam hal Wajib Pajak membetuikan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang 

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal              pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) buian

3. Pasal 8 (3).

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

4. Pasal 8 (5)

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.- Sekalipun jangka waktu pembetulan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 telah berakhir. 

5. Pasal 13  (1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

c.   apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

d.  apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

e.   apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

6. Pasal 13 ( 2 )

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB pada pasal 13 ayat 1 ditambah dengan sanksi adminitrasi berupa bunga 2% sebulan maksimun 24 bulan. Dihitung sejak terutang pajak atau berakhir Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

7. Pasal 13 (3)

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

a.   50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;

b.   100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau

c.   100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

8. Pasal 13 (5 )

Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Pasal 13 A

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumtah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

10. Pasal 14 (3)

Jumlah kekurangan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 14 aayat 1 huruf a dan b ditambah dengan sanksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen sebulan (maks.24 bulan) Dihitung sejak saat terutang pajak atau bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

11. Pasal 14 (4)

Terhadap pengusaha atau PKP sebagaimana di maksud pasal 14 ayat 1 huruf d dan e Dikenakan (masing-masing) sanksi adminitrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

12. Pasal 15 ayat 2

Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPKBT ditambah sanksi adminitrasi berupa kenaikkan 100% dari jumlah kekurangan pajak.

13.Pasal 15 (4)

Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan         pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

14.Pasal 17 B (3)

Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

15 Pasal 19 (1)

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

16. Pasal 19 (2)

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah       pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

17. Pasal 19 (3)

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan                dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

18. Pasal 27 A

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembaii; atau

b.  untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung              sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembaii.

19.Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya :

a.   tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b.  menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap , atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga)bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

20.Pasal 39 (1)

Setiap orang yang dengan sengaja :

a.  tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b.  menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak;

c.   tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

d.  menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

e.  menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

f.   memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen  lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

g.  tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11);atau

i.  tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

21.Pasal 39 (2)

Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

       

20.Pasal 39 (3)

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua)   kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

21. Pasal 39 A

Setiap orang yang dengan sengaja :

a.  menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;atau

b.  menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

22.Pasal 41 (1)

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000.00 ( dua puluh lima juta rupiah).

23.Pasal 41 (2)

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

       

24.Pasal 41A

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

25.Pasal 41 B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

26, Pasal 41 C

(1)  Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam                Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

27. Pasal 43 (1)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

26. Pasal 43(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B belaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana        di bidang perpajakan.

 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak (WP ) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT :

a. SPT Masa yaitu yang oleh WP digunakan untuk memberitahukan pajak terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

SPT Masa PPh meliputi pembayaran pajak :

- PPh Pasal 21.

- PPh Pasal 22.

- PPh Pasal 23.

- PPh Pasal 25.

- PPh Pasal 26.

SPT Masa PPN :

- SPT Masa PPN.

- SPT Masa PPN PE.

b. SPT Tahunan yaitu surat yang oleh WP digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

SPT Tahunan terdiri dari :

- SPT PPh Pasal 21.

- SPT Orang Pribadi.

- SPT Badan.

SPT Tahunan harus memuat jumlah peredaran usaha, penghasilan bruto, jumlah penghasilan neto, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dibayar dalam tahun berjalan (kredit pajak) dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

SPT Tahunan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

 

 Fungsi SPT.

Sebagai sarana WP untuk

- melaporkan.

- mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

- laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

- Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

 

 Prosedur yang menyangkut SPT.

Prosedur yang menyangkut SPT yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sbb:

1. Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPT ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, jelas lengkap, menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Wajib Pajak Badan Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau Direksi.

4. Jika SPT yang mengisi dan menandatangani orang lain bukan wajib pajak, harus melampirkan surat kuasa khusus.

5. Surat Pemberitahuan wajib dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk neraca dan perhitungan rugi-laba (bagi Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan).

6. Setelah SPT diatas telah diisi lengkap beserta lampiran-lampirannya, diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan tanda bukti penerimaan, jika SPT disampai tidak lengkap, dianggap SPT tidak disampaikan.

7. Jika dikirim melalui pos, harus tercatat dan bukti tercatat adalah penerimaan.

                

 Cara Pengisian SPT Tahunan

1.Setiap Wajib Pajak terlebih dahulu membaca buku petunjuk pengisian SPT Tahunan dengan cermat.

2.Setelah membaca, lampiran SPT diisi terlebih dahulu sebelum mengisi Induk SPT.

3.Jika diperlukan dapat membuat lampiran-lampiran tambahan disamping lampiran yang sudah ditentukan.

4.Induk SPT beserta lampirannya diisi rangkap dua :

- satu lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak.

- satu lembar untuk arsip Wajib Pajak

- Angka-angka rupiah SPT tahunan berikut lampiran-lampiran dinyatakan dalam rupiah penuh

 

 Tempat Pengambilan SPT.

Setiap WP pada dasarnya harus mengambil sendiri SPT dikantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Namun dalam rangka pelayanan, untuk SPT Tahunan masih dikirim kepada WP.

 

 Yang Wajib Mengisi SPT.

SPT harus diisi secara benar, jelas, lengkap dan harus ditandatangani. Dalam SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.

Yang wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai berikut :

1. Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. Setiap badan yang didirikan di Indonesia (berkedudukan) yang terdiri dari Perseroan Terbatas,CV, Persekutuan, Koperasi, Yayasan, BUMN dan BUT.

Yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata hanya memperoleh/menerima penghasilan dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPH pasal 21.

2. Wajib Pajak orang pribadi penghasilan neto dalam satu tahun tidak melebihi PTKP.

 Pelunasan Setoran Akhir ( PPh Pasal 29 ).

Kekurangan pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke-tiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan.

 Penyampaian SPT.

a. SPT disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenp)a setempat.

b. Batas waktu Penyampaian :

- Untuk SPT Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak

- Untuk SPT Tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak

c. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/Kapenpa diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

SOAL-SOAL LATIHAN

1.    Sebutkan macam hukum pajak

2.    Sebutkan pengertian hukum pajak internasional

3.    Sebutkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Roochmat Soemitro, SH serta jelaskan unsure-unsur yang terkandung di dalamnya.

4.    Sebutkan dan jelaskan fungsi pajak

5.    Dalam mengurangi tindak kejahatan di masyarakat Pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikan pajak minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Fungsi pajak apa yang dilakukan Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut? Sebutkan dan jelaskan.

6.    Salah satu syarat pemungutan pajak adalah harus adil (syarat keadilan) coba anda terangkan apa yang dimaksud dengan syarat keadilan.

7.    Apa yang dimaksud perlawanan pasif terhadap pajak

8.    Sebutkan dan jelaskan pengelompokan pajak menurut golongannya

9.    Sebutkan dan jelaskan system pemungutan pajak yang ada di Indonesia.

10. Sebutkan prinsip-prinsip dasar perpajakan nasional reformasi pajak pertama tahun 1983

11. Sebutkan jenis-jenis sistem pemungutan pajak

12. Sebutkan macam-macam tarif pajak

13. Sebutkan jenis-jenis sanksi pajak

14. Sebutkan karakteristik dan prinsip sistem pemungutan pajak

15. Sebutkan pengertian wajib pajak

16. Sebutkan pengertian tahun pajak

17. Apa singkatan dari : NPWP,SPT, SSP,STP,SKPKB,SKPLB,SKPN

18. Sebutkan batas waktu penyampaian SPT-Tahunan Pajak Penghasilan dan siapa yang menyampaikan SPT.

19. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu pajak Negara dan pajak Daerah. Sebutkan pajak Negara yang masih berlaku saat ini.

20.  Tuan Mahmud menikah memiliki anak 3 berapa Penghasilan Tidak Kena Pajaknya.

only for you (IV)

ONLY FOR YOU (IV)

kita hanya bisa saling meminta maaf,tanpa bisa memaafkan

ada hal yang akan hilang jika terungkap kata maaf dan memaafkan

hanya mungkin kamu atau aku yang akan pergi

kita akan terpisah sangat jauh 

detik di 2015 

pertanda tidak ada akan komunikasi sms,WA,BBM

semua akan memulai dengan hal baru

tanpa mu,tanpa rasa ku

restorasi cinta dan cita

memaksaku untuk membunuh setiap helaan nafas cinta mu

dan aku akan selalu mengawasi mu dalam setiap langkap ku

hanya retorika waktu yang mampu menjawab 

aku atau kamu yang akan terpisah di ujung tahun 2014

dan baru ku sadari cinta ku tak berbalas 

sungguh menusuk sembilu

ini tahun ku

fokus pada akhirat dan diri ku

mempersiapkan langkah-langkah baru

demi sebuah gelar yang ku mau

cinta hanya akan membuat kita kuat sesaat

tapi ketulusan bersahabat akan membuat hati terikat 

yang tak akan tergores oleh alunan waktu.

be smart.think smart.karena allah 

MENEJEMEN PIUTANG

MANAJEMEN PIUTANG

Umumnya perusahaan lebih menyukai penjualan secara tunai, tetapi tekanan persaingan

dan kebutuhan untuk meningkatkan penjualan menyebabkan perusahaan menawarkan

penjualan secara kredit.. Hubungan antara piutang dengan kas adalah sebagai berikut:

Kas1 Barang Jadi Piutang Kas2

(Penjualan Kredit)

Besarnya investasi dalam piutang ditentukan:(1)volume penjualan kredit, (2)syarat

pembayaran kredit, makin longgar atau makin lunak syarat kredit makin besar piutang dagang,

(3)kemampuan mengumpulkan atau menagih piutang, (4)karakter pengutang atau debitur.

Pertimbangan pemberian kredit : (1)character > untuk memperkirakan kemungkinan

pelanggan mau memenuhi kewajibannya. (2)capacity > kemampuan pelanggan utk membayar

(3)capital > penilaian atas posisi keuangan secara umum ,(4)collateral > penilaian harta

pengutang yang dijadikan jaminan,(5)condition > kondisi ekonomi, sosial, politik, dan bisnis.

1. Perputaran Piutang (Receivable Turnover)

Perputaran piutang dimulai dari kas, proses produksi, penjualan, piutang, kembali ke kas.

Makin cepat perputaran piutang makin baik kondisi keuangan perusahaan.:

Perputaran piutang = Penjualan kredit = .…. X ; dan Rata Pengumpulan Piutang = 360 hr

Rata-Rata Piutang Perputaran Piutang

Perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang dapat disajikan dalam tabel berikut:

KETERANGAN	TAHUN 2000	Tahun 2001
Penjualan bersih	Rp.200	Rp.180
Piutang awal tahun	Rp.40	Rp.50
Piutang akhir tahun	Rp.60	Rp.30
rata-rata piutang=Rp(40+60)/2 dan( 50+30)/2	Rp.50	Rp.40
PerputaranPiutang=Rp(200/50) dan (180/40)	4 kali	4,5 kali
Rata-rata pengumpulan Piutang=(360/4)dan ( 360/4,5)	90 hari	80 hari

Cara lain untuk menentukan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang :

PT ABC memiliki nilai penjualan per tahun Rp 180, seluruhnya dijual kredit 30 hari, dengan

syarat penjualan 2/10, net 30. Perilaku pembeli dlm membayar > 60 % membayar dalam waktu

10 hari, dan sisanya dalam waktu 30 hari. Jawab:

1) Jangka Waktu Penagihan (Day Sales Oustanding atau DSO) atau Periode Penagihan Ratarata

(Average Collection Period atau ACP) adalah: 0,60(10) + 0,40(30) = 18 hari.

2) Rata-rata penjualan per hari(Average Daily Sales atau ADS), dengan asumsi satu tahun 360

hari kerja: (Rp 180 / 360) = Rp 0,50

3) Rata2 Piutang: (Jangka Waktu Penagihan X Penjualan per hari) = (18 hari X Rp 0,50) = Rp 9.

4) Perputaran Piutang = (Penjualan / Rata-rata Piutang) = (Rp 180 / Rp 9) = 20X

5) Periode Penagihan Rata-rata = (360 hari / Perputaran Piutang) = (360 hari / 20) = 18 hari.

6) Periode Penagihan Rata-rata atau Jangka Waktu Penagihan dapat dihitung dengan rumus:

Piutang = Rp 9 = 18 hari

(Penjualan / 360 hari) (Rp 180 / 360 hari)

2.Pengendalian Piutang

Piutang dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang >> dalam tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang dapat ditagih dan yang lambat ditagih.

Makin panjang umur piutangnya, makin buruk kondisi perusahaan karena makin lama piutang tersebut menjadi uang tunai/ kas. Contoh umur piutang dari PT ABC dan PT ABK.

Umur piutang	PT.ABC		PT.ABK
	nilai piutang	% dari total nilai Piutang	nilai piutang	% dari total nilai Piutang
diatas 60	0	0	40	5%
46-60	0	0	80	10%
31-45	0	0	120	15%
11-30	160	20%	160	20%
0-10	640	80%	400	50%
total	800	100%	800	100%

3. Kebijakan Penagihan Kredit

Kebijakan penagihan , dipengaruhi :

a) waktu dari saat penjualan sampai dengan pelanggan melakukan pembayaran, dan

b) waktu untuk memproses dan menerima pembayaran yang telah dikirim pelanggan.

Misalnya perusahaan memiliki credit terms net 30, maka ia berharap ACP-nya sama dengan 30 hari. Jika realisasi ACP lebih besar dari 30 hari, maka perusahaan perlu mereview kembali pelaksanaan kreditnya.

4.Anggaran Pengumpulan Piutang

Misal, PT ABC mempunyai penjualan bulan Januari Rp 100, Februari Rp 200, dan Maret Rp 300. Syarat pembayaran ditetapkan 3/20/net 30 setelah bulan penjualan. Perilaku pembeli dalam membayar (Pola pembayaran pembeli ) > 70% pelanggan membayar 20 hari setelah bulan penjualan, 20% pelanggan membayar 10 hari terakhir bulan kesatu sesudah bulan penjualan, dan 10% pelanggan membayar pada bulan kedua setelah bulan penjualan.

Perhitungan pengumpulan piutang bulan Februari, Maret, April,:

Bulan Februari:

• Piutang penj. bln januari=(70% XRp100 =Rp70) dikurangi (3% X Rp70 = Rp2,10) = Rp 67,90.

• 20% terkumpul dalam waktu 10 hari terakhir >> 20% X Rp 100 = Rp 20.

• Jadi dalam bulan Februari, piutang terkumpul = Rp 67,90 + Rp 20 = R p 87,90

Bulan Maret:

• Piutang dari penjualan bulan Januari = 10% X Rp 100 = Rp 10

• Piutang penj. Feb = (70% X Rp 200 = Rp 140) dikurangi (3% X Rp 140= Rp 4,2)= Rp 135,80

• 20% terkumpul dalam waktu 10 hari terakhir >> 20% X Rp 200 = Rp 40

• Jadi dalam bulan Maret, piutang terkumpul >> Rp 10 + Rp 135,80 + Rp 40 = Rp 185,80

Bulan April:

• Piutang atas penjualan bulan Februari >> 10% X Rp 200 = Rp 20

• Piutang penj.Mart.(70% X Rp 300= Rp 210) dikurangi (3% X Rp 210= Rp 6,30) = Rp 203,70

• 20% terkumpul dalam waktu 10 hari terakhir >> 20% X Rp 300 = Rp 60

• Jadi dalam bulan April, piutang terkumpul >> Rp 20 + Rp 203,70 + Rp 60 = Rp 283,70

5. Kebijakan Kredit (Credit Policy)

Berikut ini disajikan contoh kasus: PT Lesmana:

Kebijkan lama: potongan tunai 3% untuk pembayaran sampai dengan 7 hari (3/7).

Rata-rata Pengumpulan piutang 30 hari >> 3/7,net 30, pembeli yang memanfaatkan potongan tunai 15%, piutang tak tertagih (bad debt) 2% dari penjualan kredit (credit sales). Penjualan selama satu tahun 1.500 @ Rp 5 ; Variable Cost Rp 2,3. Biaya modal 22% per tahun.

Kebijakan baru: perjanjian kredit penjualan (term of sales) adalah 4/15.

Rata-rata pengumpulan piutang 40 hari >> 4/15,net 40. Yang memanfaatkan potongan tunai bertambah menjadi 25% dan penjualan meningkat 20%, ada tambahan tenaga penjual 3 orang dengan gaji per bulan Rp1,7 per bulan per orang, piutang tak tertagih (bad debt) 3%. Apakah perusahaan mempertahankan kebijakan lama atau baru?

Solusi kasus PT Lesmana tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut :

Keterangan

Kebijakan Lama

Kebijakan Baru

Penjualan

Piutang

Tunai

Perputaran Piutang

Rata-rata Piutang

Investasi pada piutang

Manfaat:

Marjin Kontribusi*

Pengorbanan:

Biaya Modal

Piutang Tak Tertagih

Potongan Tunai

Gaji tenaga penjual

Rp 7.500

85% X 7.500 = Rp 6.375

15% x7.500= Rp 1.125

360/30 = 12X

Rp 6.375/12 = Rp 531,25

46% X Rp 531,25 =Rp244,375

54% X Rp 7.500 =Rp 4.050

22% X Rp244,375=Rp53,7625

2% X Rp 6.375 =Rp 127,5

3% X Rp 1.125 =Rp 33,75

(1+20%)(7.500) = Rp 9.000

75% X 9.000 = Rp 6.750

25%xRp.9.000=Rp 2.250

360/40 = 9X

Rp 6.750/9 = Rp 750

46% X Rp 750 = Rp 345

54% X Rp 9.000 =Rp 4.860

22% X Rp 345 = Rp 75,9

3% X Rp 6.750 = Rp 202,5

4% X Rp 2.250 = Rp 90

3 X 12 bln X Rp 1,7 = Rp 61,2

Perhitungan Laba (rugi) atas kebijakan baru:

• Tambahan marjin kontribusi = Rp 4.860 – Rp 4.050 = Rp 810

• Tambahan biaya modal =Rp 75,9 – Rp 53,7625 = (Rp 22,14)

• Tambahan piutang tak tertagih= Rp 202,5 – Rp 127,5= (Rp 75,00)

• Tambahan potongan tunai = Rp 90 – Rp 33,75 = (Rp 56,25)

• Gaji tenaga penjual = (Rp 61,20) >> Rp.214,59

• Tambahan Laba = Rp 595,41

Kesimpulan: Kebijakan baru, layak dijalankan karena ada tambahan laba sebesar Rp 595,41.

6. Macam – Macam Penjualan Kredit

a. Penjualan secara kredit tanpa diskon.

PT GM semula menjual gula pasir secara tunai > tercapai penjualan per tahun Rp 800.000.000.

Perusahaan kemudian merencanakan akan merubah syarat penjualan menjadi n/30.

Dengan syarat penjualan tersebut, diperkirakan penjualan meningkat sampai Rp 1.050.000.000.

Bila Profit margin 15% dan biaya dana 16% , Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit?

Jawab :

Manfaat :

Tambahan keuntungan =(Rp.1.050 juta – Rp 800 juta) x 15 %= Rp 37.500.000

Pengorbanan :

Perputaran piutang = 360 hari / batas pembayaran= 360 hari / 30 hari= 12 kali setahun.

Rata-rata piutang = penjualan kredit / perputaran piutang= Rp 1.050 juta/ 12 kali= Rp 87.500.000

Dana untuk membiayai piutang = (100% - 15%) x Rp 87.500.000= Rp 74.375.000

Biaya dana = Rp 74.375.000 x 16% = Rp 11.900.000

Tambahan manfaat bersih= Rp 37.500.000 - Rp 11.900.000 = Rp 25.600.000

Dari perhitungan di atas, PT GM sebaiknya beralih ke rencana penjualan secara kredit tanpa diskon, karena manfaat yang akan diperoleh lebih besar daripada pengorbanan yang dilakukan.

b. Menjual kredit dengan diskon.

PT GM semula menjual gula pasir secara tunai > tercapai penjualan per tahun Rp 800.000.000.

Perusahaan kemudian merencanakan akan merubah syarat penjualan menjadi 2/10, n30.

Dengan syarat penjualan tersebut, diperkirakan penjualan meningkat sampai Rp 1.050.000.000.

Diperkirakan 50% pembeli memanfaatkan diskon, dan sisanya membayar pada hari ke-30.

Bila Profit margin 15% dan biaya dana 16% , Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit?

Jawab :

 Rata-rata periode pembayaran piutang= (50% x 10 hr) + (50% x 30 hr)= 5 hari + 15 hari = 20 hari

 Perputaran piutang= 360 hari / 20 hari= 18 kali setahun

 Rata – rata piutang = Rp 1.050.000.000 / 18 kali= Rp 58.333.333

 Rata – rata dana untuk membiayai piutang = (100% - 15%) x Rp 58.333.333 = Rp 49.583.333

Manfaat :

 Penurunan biaya dana = ( Rp 74.375.000 – Rp 49.583.333 ) x 16% = Rp 3.966.667

Pengorbanan :

 Diskon yang diberikan = 2% x 50% x Rp 1.050.000.000 = (Rp10.500.000 ) -

 Manfaat bersih = (Rp10.500.000) - Rp 3.966.667 = ( Rp 6.533.333 )

Dari penghitungan di atas menunjukkan bahwa diskon yang diberikan ternyata lebih besar drpd penghematan biaya. Dengan demikian, PT GM tidak perlu memberikan diskon, karena dengan syarat penjualan 2/10, n30 diperkirakan tidak akan memberikan manfaat bersih yang positif.

c. Penjualan secara kredit dengan kemungkinan piutang tidak terkumpul.

PT GM semula menjual gula pasir secara tunai > tercapai penjualan per tahun Rp 800.000.000.

Perusahaan kemudian merencanakan akan merubah syarat penjualan menjadi n/30.

Dengan syarat penjualan tersebut, diperkirakan penjualan meningkat sampai Rp 1.050.000.000, tetapi diperkirakan 1% tidak terbayar. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%.

Apakah perusahaan sebaiknya menjual secara kredit atau tunai?

JAWAB >>>

Manfaat :

Tambahan keuntungan karena tambahan penjualan=

(penjualan kredit– penj tunai) x profit margin =(Rp 1.050 juta – Rp 800 juta) x 15 % = Rp37.500.000

Pengorbanan :

• Perputaran piutang= 360 hari / batas pembayaran = 360 hari / 30 hari = 12 kali setahun

• Rata2 piutang = penjualan kredit/perputaran piutang= Rp 1.050 juta/12 kali = Rp 87.500.000

• Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang = (100% - 15%) x Rp 87.500.000 = Rp 74.375.000

• Biaya dana = Rp 74.375.000 x 16% = Rp 11.900.000

• Kerugian karena piutang tak terbayar = 1% x Rp 1.050.000.000 = Rp 10.500.000

• Total biaya tambahan = Rp.11.900.000 + Rp.10.500.000 = Rp 22.400.000

• manfaat bersih = Rp.37.500.000 – Rp.22.400.000 = Rp 15.100.000

Dari penghitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan kemungkinan penjualan tidak terbayar sebesar 1%, penjualan kredit diharapkan masih menguntungkan apabila dibandingkan dengan penjualan secara tunai.

LAtihan Soal Mnj.Piutang:

1. Persh. A mempunyai penjualan tahunan sebesar Rp.12juta, semuanya penjualan kredit. Harga jual produk Rp.12/unit, dengan biaya variabelnya sebelum pajak Rp. 9/unit. Dengan pelonggaran kredit diharapkan penjualan akan meningkat 20%. Biaya modal 10% . Rata-rata hari pengumpulan piutang sebelum pelonggaran 1 bulan dan sesudahnya menjadi 2 bulan. Dari data tsb, coba anda analisa apakah pelonggaran kredit itu bisa diterima.

2. Persh B menjual barang dagangan secara kredit dengan syarat 1/15,n 60. Penjualan bisa direalisir sekitar 5.000 unit perbulan dengan harga jual Rp.50 perunit dan harga belinya Rp. 40 perunit. Piutang yang tidak terbayar ditaksir 1 % dari penjualan. Dari pengalaman tidak ada yang memanfaatkan discount.

a. Berapa keperluan dana untuk membelanjai piutang

b. Apabila biaya modal 20%, maka hitung besarnya biaya modal yang ditanggung

c. Perusahaan ingin mengubah syarat penjualan menjadi 2/30, n/90, maka diperkirakan 30%

pembeli akan memanfaatkan discount. Berapa rata-rata hari pengumpulan piutang ?

d. Apabila penjualan dianggap tidak berubah, berapa perusahaan bisa menghemat keperluan dana

untuk piutang?

d. Apakah persyaratan penjualan 2/30 net 90 lebih baik daripada 1/15 net 60?

This me ( only for u III )

kapan seorang pria bisa terlihat benar di mata mu? 

kala waktu tak berpihak pada ku

mungkin saat itu kamu gak bisa menyalahkan ku lagi,

nikmati sesuka hati mu

dan.

sampai saat itu 

                                        mungkin  kita bisa sadari kalau kita tak bisa bersama.
harusnya kamu pahami  aku diam agar kamu tidak terhina,aku menjaga kehormatan mu,aku menjaga hati mu,dan aku selalu bertindak hati-hati, sangat teramat  hati-hati agar aku tak melukai hati mu yang begitu sensi.

 sampai kau bilang aku aneh

.aku selalu berpikir sebelum bertindak. bahkan jauh sebelum itu ak telah minta maaf kala itu ,saat kita jumpa pertama,maaf itu untuk mu, karena aku tau kita akan bnyak sekali kontra,aku sangat sayang kamu,sampai aku tak mampu mengerti beda sayang dan benci,,., aku tak seburuk yang kamu kira,dan ak tak sebaik yang kamu pikirkan tapi ak hanya sedang dalam proses perbaikan diri.

selama kamu melihat dengan sudut mu maka aku tetap sama

this me

ini takdir ku dan aku akan bahagiakan banyak orang kelak

karena ini takdir ku

uji t pengujian sampel dari populasi

Uji - t dan Anova Untuk membandingkan 2 objek atau lebih

t-TEST & ANOVA

       Uji t (t-test) merupakan prosedur pengujian parametrik rata-rata dua kelompok data, baik untuk kelompok data terkait maupun dua kelompok bebas. Untuk jumlah data yang sedikit maka perlu dilakukan uji normalitas untuk memenuhi syarat dari sebaran datanya.
       Umumnya pada uji t dua kelompok bebas, yang perlu diperhatikan selain normalitas data juga kehomogenan varian. Kehomogenan data digunakan untuk menentukan jenis persamaan uji t yang akan digunakan.

A.  Persamaan berikut ini digunakan jika variansi data antara dua kelompok sampel sama.

Dengan perhitungan derajat bebas:

B. Persamaan berikut ini digunakan jika variansi data antara dua kelompok sampel berbeda.

Dengan perhitungan derajat bebas (degree of freedom)

       Terlihat perbedaan antara kedua persamaan pada perhitungan Standar Error of Mean/pembagi selisih rata-rata. Selain itu perbedaan juga terletak pada perhitungan derajat bebas kedua persamaan itersebut. Umumnya pada software statistik kedua perhitungan itersebut ditanpilkan sehingga hal yang penting untuk memilih perhitungan mana yang akan digunakan terlebih dulu dilihat apakah hasil perhitungan nilai variansi kedua kelompok sampel berbeda atau sama.
       Anova Merupakan prosedur pengujian parametrik rata-rata lebih dari dua kelompok data. Pada pengujian Anova selain data harus terdistribusi normal, variansi antar perlakuan harus homogen. Sebelum pengujian Anova dilakukan, maka perlu dilakukan explorasi data untuk melihat apakah kedua asumsi dipenuhi. Jika asumsi kehomogenan varian tidak terpenuhi dapat diatasi dengan mentransformasi data yang ada, prinsipnya adalah rentang data yang besar diusahakan menjadi mengecil, salah satu dengan tranformasi Logaritma. Untuk data yang tidak terdistribusi normal dapat di transormasi dengan beberapa teknik tranformasi seperti Box-Cox Transformation atau Johnson Transformation.

      Pada uji Anova umumnya diikuti oleh uji lanjutan berupa uji Turkey (Beda Nilai Jujur), Beda Nilai Terkecil (BNT), Benferoni dll. Penggunaan jenis uji lanjutan didasarkan pada pemenuhan asumsi ke homogenan variansi serta tingkat sensitifitasan dari pengujian.

only for you(II)

16_02 atau 03

biarkan terbang menggapai bintang,jangan engkau kekang walau hanya seikataan jari kelingking

relakan bersinar diatas nan terang , lalu do'a kan dan lupakan

bukan dengan siapa ? bukan dengan apa? dan tidak harus dengan saya

yang terpenting adalah bahagia

seberapa pantas jiwa dan hati ku di persiapkan untuk menjadi hebat

seberapa kuat aku ?

bersanding dengan wanita hebat

tentang sebuah takdir, yang menyatukan tiap-tiap jenjang hati kita

tak perlu lari,maka ia menghampiri,tak perlu lebay ia telah sadari

ini tetntang rasa ku, rasa yang lupa untuk ku cerna

rasa yang membuat aku ingin marah

aku menahan untuk memperbaiki diri

jika aku telah hebat dan kamu tetap pergi maka ini takdir yang menjadikan kita terpisah

bukan hal istimewa dan bukan hal yang tak bisa di capai 

membangun istana dengan keikhlasan,kejujuran,pengorbanan

dan istana itu adalah kebahgian di dalam hati mu

Sampel pada distribusi normal

sampel pada distribusi normal

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi. Pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang akurat, dan dapat menghemat biaya penelitian secara efektif.

Idealnya, sampel haruslah benar-benar menggambarkan atau mewakili karakteristik populasi yang sebenarnya. Sebagai contoh, dalam suatu polling (jajak pendapat) yang ingin mengetahui berapa proporsi (persentase) pemilih yang akan memilih kandidat Bupati “X”, membutuhkan sampel yang benar-benar mewakili kondisi demografi pemilih di Kabupaten “X”.

Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam metode pemilihan sampel. Yakni probability sampling dan nonprobability sampling. Dalam metode probability sampling, seluruh unsur (misalnya: orang, rumah tangga) dalam suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dalam sampel. Dalam metode ini, cara pemilihan sampel harus dilakukan secara acak (random). Demikian pula dengan jumlah sampel minimum, harus dihitung secara matematis berdasarkan probabilitas.

Sebaliknya, dalam metode nonprobability sampling, unsur populasi yang dipilih sebagai sampel tidak memiliki kesempatan yang sama, misalnya karena ketersediaan (contoh: orang yang sukarela sebagai responden), atau karena dipilih peneliti secara subyektif. Sebagai akibatnya, penelitian tersebut tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya.

Metode Slovin

Pertanyaan dalam seringkali diajukan dalam metode pengambilan sampel adalah berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 1960:182), sebagai berikut:

dimana

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Penelitian dengan batas kesalahan 2% memiliki tingkat akurasi 98%. Dengan jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan.

Contoh: 

Sebuah perusahaan memiliki 1000 karyawan, dan akan dilakukan survei dengan mengambil sampel. Berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahan 5%.

Dengan menggunakan rumus Slovin:

n = N / ( 1 + N e² ) = 1000 / (1 + 1000 x 0,05²) = 285,71 » 286.

 

variasi lain.,. dalam distribusi normal

Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 286 karyawan.

variasi soal yang lain semisal dalam distribusi normal..kita akan mencari jumlah sampel pada populasi X
  terlebih dahulu harus ada CL (confidence level/nilai benar/tingkat signifikansi),alpa ( nilai tolereransi untuk salah ) serta margin of error ,simpangan baku/standar deviasi, serta penggunaan tabel Z model 1

Rumus Pertama:

Penjelasan:
jumlah sampel atau ukuran sampel (sample size)
angka pada distribusi normal yang memotong bagian atas (upper tail) pada probabilitas .
Angka biasa disebut selang kepercayaan (confidence interval).
Pada tingkat kepercayaan 95%, 0.05,  1,96.
Pada tingkat kepercayaan 99%, 0.01, 2,58.
simpangan baku (standard deviation).
Berhubung adanya asumsi bahwa proses pada quick count itu hanya tentang memilih calon X atau tidak memilih calon X, simpangan baku maksimum adalah 0,5. Ini sesuai Bernoulli Process dan Binomial Distribution.
galat (error). Sedangkan “margin of error” itu .
Rumus di atas adalah penurunan dari rumus menghitung margin of error, tanpa Finite Error Correction (FEC):

Contoh 1.1:
Kita menginginkan quick count yang memiliki tingkat kepercayaan 95% ( 0.05) dan margin of error 1%. Berapakah sampel yang harus diambil?
1,96
0,5 (sesuai asumsi Bernoulli Process)
9604
Jadi sampel yang harus diambil ada 9604.
Contoh 1.2:
Bagaimana kalau tingkat kepercayaan yang diinginkan 99% dan margin of error sama?
Dengan rumus yang sama, diperoleh ukuran sampel 16641.
Rumus pertama di atas untuk menghitung jumlah sampel bisa dibaca di posting berikut

Rumus Kedua:

Penjelasan:
jumlah sampel atau ukuran sampel (sample size)
jumlah populasi atau ukuran populasi (population size)
angka pada distribusi normal yang memotong bagian atas (upper tail) pada probabilitas .
 simpangan baku (standard deviation).
 variance, sesuai asumsi Binomial Distribution atau Bernoulli Process.
Entropi maksimum tercapai ketika p = 0,5. Jadi margin of error yang paling besar tercapai ketika p = 0,5, jadi asumsikan begitu, sehingga 0,5.
galat atau error.
Rumus di atas adalah penurunan dari rumus menghitung margin of error, dengan Finite Error Correction (FEC):


Contoh 2.1:
Kita menginginkan quick count yang memiliki tingkat kepercayaan 95% ( 0,05) dengan margin of error 1%. Berapa besar ukuran sampel yang dibutuhkan ketika populasi 186.612.255 orang?
1,96
186.612.255
0,01
0,25
9604
Ternyata hasil rumus kedua mirip dengan rumus pertama, yaitu ukuran sampelnya 9604.
Contoh 2.2:
Bagaimana kalau populasi penduduk hanya 1 juta orang?
1.000.000
9513
Ukuran sampel menjadi 9513.